KEMBALIKAN SUBSTANSI PEMILUKADA

Suhu kompetisi menuju kursi 01 pada pemilukada Majene semakin hot saja. Menjelang perhelatan demokrasi yang akan digelar 12 Mei mendatang, sejumlah kontestan yang sudah ter-add di KPU semakin gencar melakukan sosialisasi dan konsolidasi. Berbagai upaya untuk menarik simpul massa dan dukungan dilakukan mulai dari wilayah “kumuh perkotaan” hingga wilayah “modern pedesaan” yang terpencil sekalipun. Saling klaim area sebagai basis massa loyalis juga semakin gencar. Hampir setiap jengkal area di wilayah Majene sudah bukan lagi “milik” rakyat tetapi berubah menjadi kawasan properti para kontestan.
Pada level grass root, iklim perburuan juga semakin memanas. Aksi saling mengintip bak spionase, caracter assasinations, sampai catat-mencatat lawan yang berpotensi merusak konsentrasi massa loyalis juga dilakukan. Berbagai isu baik dari mulut ke mulut hingga short message service (sms) bermuatan fitnah yang tidak jelas juga ngalor-ngidul dan bias kemana-mana. Ancaman-ancaman dan intimidasi yang dilakukan oleh para tim sukses “bayangan” juga semakin marak dan mulai dipertontonkan secara vulgar. Laporan-laporan yang entah benar atau palsu dilayangkan kepada petinggi-petinggi di pemerintahan juga semakin santer dan sudah jadi “awam secret”. Anehnya (atau tidak aneh sama sekali), itu justru dilakukan oleh oknum-oknum yang dulunya adalah kawan, sahabat, kolega, bahkan keluarga. Tradisi diskriminatif, menjegal kawan sendiri, menggunting dalam lipatan, sikut kanan sikut kiri seakan menjadi keadaan yang lazim dan sah-sah saja dilakukan. Tidak perduli siapa, golongannya apa, asal bisa mendapatkan posisi yang lebih baik, kawan pun bisa dikorbankan. Para tim sukses pun tidak lagi konsentrasi untuk mencatat aspirasi rakyat, tetapi lebih konsentrasi untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan “dijegal” dan “dimatikan” potensinya jika mereka menang dalam perburuan kekuasaan.
Fenomena ini semakin menelanjangi asumsi bahwa pada dasarnya masyarakat dan elit-elit kita belum memiliki kedewasaan yang cukup dalam berdemokrasi. Dan parahnya lagi, itu justru dilakonkan oleh para elit politik yang seharusnya menjadi garda terdepan untuk menyuarakan politik yang bersih, elegan dan santun. Pengkotak-kotakan dalam masyarakat yang dapat berujung pada kisruh sosial semakin menggejala justru dibiarkan dan tidak diminimalisir. Masyarakat dibiasakan untuk tidak kompromi pada perbedaan pendapat dan pilihan. Akibatnya, masyarakat menjadi terbiasa dengan karakter kompetisi hidup yang tidak sehat, mengabaikan kegotong-royongan dan terkungkung dalam kubangan ideologi individualistik.
Guru Besar Fakultas Hukum Unhas, Prof. Aswanto pernah menyatakan bahwa “Pemilukada adalah sarana demokrasi untuk menentukan pimpinan daerah, bukan sarana untuk menciptakan konflik,bukan sarana untuk mengkotak-kotakan masyarakat, dan bukan sarana untuk membagi-bagi kekuasaan atau jabatan”.
Apa yang dikemukakan diatas merupakan sebuah “warning” yang jelas bagi kita semua. Terlebih lagi bagi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam perhelatan demokrasi tersebut. Susunan frasa yang dikemukakan Prof. Aswanto diatas bukanlah asumsi tanpa dasar dan analisa yang tidak kuat. Ada fakta-fakta yang menyeruak kepermukaan bahwa sebagian besar pemilukada tidak lagi menjadi ukuran legitimasi yang tepat dalam menentukan pemimpin terpilih adalah yang terbaik bagi suatu daerah. Indikasinya terdapat pada adanya berbagai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh para kontestan baik pra pemilihan, proses pemilihan hingga pasca pemilihan. Fakta-fakta seperti merebaknya money politic, penggelembungan suara, intimidasi terhadap masyarakat sipil dan PNS, janji-janji promosi dan penempatan para pejabat daerah yang tidak mempertimbangkan asas kapabilitas dan kompetensi, serta pembagian jatah kekuasaan yang tidak proporsional menjadi ekses negatif yang mewarnai hampir sebagian besar pemilukada yang terjadi di Indonesia. Akibatnya, pemilukada tidak lagi menjadi ajang seleksi pemimpin yang berkualitas, tetapi menjadi lahan empuk bagi para penjilat dan yang siap dijilat untuk melakukan aksi “jilat-jilatan”.
Melihat kondisi ini, why not? jika kemudian rakyat menjadi apatis. Ada yang berpandangan ingin “golput” saja, tapi ada pula yang berpandangan, daripada tidak dapat apa-apa lebih baik berdiri pada sisi oportunis. Siapa yang kasih “fulus” dengan digit yang lebih mentereng, itu yang menjadi pilihannya. Yang lebih ekstrim lagi, ada yang berkelakar, sebaiknya KPU tidak usah menggelar pemilukada tapi cukup mengundi saja para kontestan yang berlaga.
Mengingat semakin kasifnya waktu ke hari H pemilihan, ada baiknya mulai sekarang para kontestan memformat ulang metode pendekatan mereka kepada masyarakat. Para kontestan tidak perlu merasa was-was. Jika semua kontestan komitmen untuk menggunakan strategi yang lebih santun dalam berpolitik, maka implikasi kebaikan tidak hanya didapatkan pada momen pemilukada saja, tapi kedepannya akan semakin meminimalisir dampak negatif yang timbul dalam masyarakat. Pun kepada masyarakat, tidak perlu terlalu sentimentil mendengar manisnya rayuan para kontestan, tetapi analisa secara realistis dan mendalam untuk menentukan pinangan adalah ikhtiar solusi yang lebih baik. Majene adalah daerah miskin PAD, maka gantungkanlah harapan pada calon pemimpin yang menjanjikan dan mengajak ke masa depan dengan konsep-konsep yang realistis, bukan program-program bombastis yang justru mengaburkan aspek rasionalitas. Bukan pula mereka yang menjanjikan mimpi-mimpi kesejahteraan, tanpa program-program yang tepat dan tersistimatis. Pun pada mereka yang menjanjikan perubahan, perubahan adalah sunnatullah dan pasti terjadi. Tidak ada seorangpun yang bisa mengklaim bahwa kata perubahan hanya milik golongannya saja dan yang lain pro status quo. Yang mendesak saat ini adalah siapa aktor yang akan membawa perubahan Majene ke depan, bukan hanya jargon tanpa konsep. Ibarat mengobati orang yang sakit, tanpa dokter dan resep yang tepat mustahil akan mendapatkan kesembuhan, justru akan melahirkan komplikasi terhadap penyakit yang lain.
Pada akhirnya semua diserahkan pada pilihan dalam bilik 50 x 50 cm itu. Gunakan pertimbangan nurani dan akal sehat dalam memilih. Dengan demikian akan lahir analogi yang tepat sebagai “suara rakyat adalah suara Tuhan” bukan “suara rakyat adalah suara uang”. Dan yang terpenting, untuk yang sekedar iseng-iseng, tidak usah memaksakan diri untuk berusaha terlibat jauh dalam intrik-intrik politik yang tidak sehat, tetapi mari membudayakan politik yang santun dan saling menghargai satu sama lain serta mengembalikan perhelatan pemilukada pada substansinya.